Selamat Datang di Intranet STIKes Binawan | Sarana Informasi Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Binawan | ©2014 |

Peraturan-Peraturan

Print

KEPENDIDIKAN

1. No. 20 Tahun 2016 : Merek dan Indikasi Geografis
2. No. 19 Tahun 2016 : Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
3. No. 13 Tahun 2016 : Paten
4. No. 28 Tahun 2014 : Hak Cipta
5. No. 11 Tahun 2014 : Keinsinyuran
6. No. 05 Tahun 2014 : Aparatur Sipil Negara
7. No. 20 Tahun 2013 : Pendidikan kedokteran
8. No. 12 Tahun 2012 : Pendidikan Tinggi dan Penjelasan
9. No. 12 Tahun 2011 : Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
10. No. 25 Tahun 2009 : Pelayanan Publik
11. No. 14 tahun 2008 : Keterbukaan Informasi Publik
12. No. 11 tahun 2008 : Informasi Dan Transaksi Elektronik
13. No. 14 Tahun 2005 : Guru dan Dosen
14. No. 28 Tahun 2004 : Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
15. No. 20 Tahun 2003 : Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya
16. No. 18 Tahun 2002 : Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
17. No. 16 Tahun 2001 : Yayasan
18. No. 43 Tahun 1999 : Perubahan atas UU No. 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
19. No. 08 Tahun 1974 : Pokok-Pokok Kepegawaian, diubah oleh UU No. 43 Tahun 1999
20. No. 10 Tahun 1955 : Pengubahan Nama Universiteit, Universitet, Universitit, Faculteit, Facultet dan Facultit menjadi Universitas dan Fakultas
21. No. 34 Tahun 1954 : Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Acountant")


1. No. 93 Tahun 2015 : Rumah Sakit Pendidikan
2. No. 26 Tahun 2015 : Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
3. No. 13 Tahun 2015 : Perubahan Kedua atas PP no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Perubahan pertama PP no.32 Tahun 2013
4. No. 04 Tahun 2014 : Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. No. 58 Tahun 2013 : Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
6. No. 32 Tahun 2013 : Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
7. No. 02 Tahun 2013 : Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan
8. No. 66 Tahun 2010 : Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (sudah dibatalkan PP no.4 Tahun 2014)
9. No. 41 Tahun 2009 : Tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan Profesor. Pedoman pelaksanaa perpemkeu no.164/PMK.05/2010: Tata Cara pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta tunjangan kehormatan professor
10. No. 37 Tahun 2009 : Dosen (146KB pdf, 62KB doc/zip)
11. No. 48 tahun 2008 : Pendanaan pendidikan (Penjelasannya)
12. No. 55 tahun 2007 : Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
13. No. 41 Tahun 2006 : Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing
14. No. 20 Tahun 2005 : Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan
15. No. 19 Tahun 2005 : Standar Nasional Pendidikan
16. No. 61 Tahun 1999 : Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum – format pdf (sudah dibatalkan PP no. 17 tahun 2010)
17. No. 60 Tahun 1999 : Pendidikan Tinggi (sudah dibatalkan PP no. 17 tahun 2010)
18. No. 38 Tahun 1992 : Tenaga Kependidikan (dicabut oleh PP no. 17 tahun 2010)
19. No. 39 Tahun 1982 : Pemberian Bantuan Kepada Perguruan Tinggi Swasta
20. No. 23 Tahun 1949 : Penggabungan Perguruan Tinggi Menjadi Universiteit


1. No. 09 Tahun 2001 : Tunjangan Dosen
2. No. 93 Tahun 1999 : Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Menjadi Universitas
3. No. 87 Tahun 1999 : Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
4. No. 57 Tahun 1986 : Tunjangan belajar dosen hanya dosen tugas belajar dalam negeri


1. No. 04 Tahun 2017 : Wajib Kerja Dokter Spesialis
2. No. 87 Tahun 2016 : Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
3. No. 57 Tahun 2016 : Universitas Islam Internasional Indonesia
4. No. 32 Tahun 2016 : Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemristekdikti
5. No. 10 Tahun 2016 : Dosen Dan Tenaga Kependidikan Pada PTN Baru
6. No. 138 Tahun 2015 : Tunjangan Kinerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Penjelasan Setkab
7. No. 13 Tahun 2015 : Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
8. No. 116 Tahun 2014 : Perubahan Kedua Keputusan Presiden No.87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
9. No. 88 Tahun 2013 : Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
10. No. 97 Tahun 2012 : Perubahan atas Keputusan Presiden no. 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
11. No. 08 tahun 2012 : Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Lampirannya
12. No. 108 tahun 2007 : Tunjangan Tenaga Kependidikan (Mencabut Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006)
13. No. 65 Tahun 2007 : Tunjangan Dosen
14. No. 12 tahun 1961 : Pemberian Tugas Belajar dan penjelasannya


1. No. 20 Tahun 1998 : Penertiban Sumber-Sumber Dana Yayasan


1. No. 55 Tahun 2017 : Standar Pendidikan Guru dengan Lampiran
2. No. 46 Tahun 2017 : Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi
3. No. 43 Tahun 2017 : Kuota Nasional dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Prodi Kedokteran dan Prodi Kedokteran Gigi
4. No. 19 Tahun 2017 : Biaya Kuliah Tunggal dan uang Kuliah Tunggal pada PTN di Lingkungan Kemenristekdikti
5. No. 36 Tahun 2017 : Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kemenristekdikti
6. No. 27 Tahun 2017 : Perubahan atas Permenristekdikti No. 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri
7. No. 20 Tahun 2017 : Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (membatalkan Permendikbud No. 78 Tahun 2013 & No. 89 Tahun 2013) dengan Lampiran
8. No. 19 Tahun 2017 : Pengangkatan dan Pemberhentian PTN
9. No. 15 Tahun 2017 : Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi
10. No. 14 Tahun 2017 : Daftar Kegiatan dan Objek Perizinan Penelitian Asing yang Tidak Direkomendasikan
11. No. 10 Tahun 2017 : Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kemenristekdikti
12. No. 4 Tahun 2017 : Pedoman Kerja Sama di Kemenristekdikti
13. No. 1 Tahun 2107 : Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Prodi di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi (PSDKU), membatalkan Permendikbud No. 20 Tahun 2011
14. No. 126 Tahun 2016 : Penerimaan Mahasiswa Baru Program S1 pada PTN
15. No. 100 Tahun 2016 : Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Ijin PTS
16. No. 98 Tahun 2016 : Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kemenristekdikti
17. No. 95 Tahun 2016 : Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kemenristekdikti
18. No. 92 Tahun 2016 : Perubahan atas Permenristekdikti No. 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggalnpada PTN di Lingkungan Kemenristekdikti
19. No. 90 Tahun 2016 : Pelimpahan Wewenang dan Tanggung Jawab Pengelolaan Barang Milik Negara
20. No. 75 Tahun 2016 : Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemenristekdikti
21. No. 74 Tahun 2016 : Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum bagi PTN BLU
22. No. 69 Tahun 2016 : Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan SBK 2016
23. No. 68 Tahun 2016 : Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Kemenristekdikti
24. No. 65 Tahun 2016 : Gelar Doktor Kehormatan
25. No. 63 Tahun 2016 : Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi
26. No. 62 Tahun 2016 : Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
27. No. 61 Tahun 2016 : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
28. No. 60 Tahun 2016 : Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower dan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kemenristekdikti
29. No. 59 Tahun 2016 : Pelayanan Publik di Kemenristekdikti
30. No. 58 Tahun 2016 : Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kemenristekdikti
31. No. 57 Tahun 2016 : Petunjuk Pelaksanaan Pembanguan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan kemenristekdikti dengan Lampiran
32. No. 56 Tahun 2016 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kemenristekdikti
33. No. 55 Tahun 2016 : Pengendalian Grafitikasi di Lingkungan Kemenristekdikti
34. No. 54 Tahun 2016 : Tata Nilai, Budaya Kerja dan Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kemenristekdikti
35. No. 53 Tahun 2016 : Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundangan di Kemenristekdikti,
36. No. 52 Tahun 2016 : Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembaangan
37. No. 51 Tahun 2016 : Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kemenristekdikti
38. No. 42 Tahun 2016 : Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi
39. No. 40 Tahun 2016 : Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
40. No. 39 Tahun 2016 : Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN di Lingkungan Kemenristekdikti
41. No. 38 Tahun 2016 : Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen dan Tendik Sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada 35 PTN Baru
42. No. 36 Tahun 2016 : Pemantauan dan Evaluasi Program dan Anggaran Secara Elektronik di Lingkungan Kemenristekdikti
43. No. 35 Tahun 2016 : Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur
44. No. 32 Tahun 2016 : Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi (Menghapus Permenristekdikti No. 87 Tahun 2014)
45. No. 31 Tahun 2016 : Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemenristekdikti dengan Lampiran
46. No. 26 Tahun 2016 : Rekognisi Pembelajaran Lampau
47. No. 12 Tahun 2016 : Tata Cata Pelaksanaan uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan
48. No. 11 Tahun 2016 : Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi
49. No. 6 Tahun 2016 : Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri
50. No. 5 Tahun 2016 : Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional PTN Badan Hukum
51. No. 2 Tahun 2016 : Perubahan Permenristekdikti No. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi
52. No. 1 Tahun 2016 : Perubahan atas Permenristekdikti No. 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri
53. No. 51 Tahun 2015 : Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kemenristekdikti (membatalkan Permenristekdikti No. 20 Tahun 2015)
54. No. 50 Tahun 2015 : Pendirrian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Ijin PTS
55. No. 49 Tahun 2014 : Kelas Jabatan di Lingkungan Kemenristekdikti
56. No. 45 Tahun 2015 : Perubahan Permenristekdikti No. 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada PTN
57. No. 44 Tahun 2015 : Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan Lampiran
58. No. 43 Tahun 2015 : Penyampaian LHKPN di Lingkungan Kemenristekdikti
59. No. 26 Tahun 2015 : Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi
60. No. 25 Tahun 2015 : Dewan Pendidikan Tinggi
61. No. 22 Tahun 2015 : Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN di lingkungan Kemenristekdikti dengan Lampiran
62. No. 19 Tahun 2015 : Program Pembinaan Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2015
63. No. 18 Tahun 2015 : Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi
64. No. 15 Tahun 2015 : Organisasi dan Tata Kerja Kemenristekdikti
65. No. 14 Tahun 2015 : Panduan dan Pelaksanaan Program Pengembangan Teknologi Industri Kemenristekdikti dengan Lampiran
66. No. 13 Tahun 2015 : Rencana Strategis Kemenristekdikti Tahun 2015-2019 dengan Lampiran
67. No. 4 Tahun 2015 : Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Kemenristekdikti
68. No. 2 Tahun 2015 : Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri
69. No. 1 Tahun 2015 : Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri
70. No. 004/VIII/PB/2014 dan No. 24 Tahun 2014 : Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dengan Lampiran
71. No. 154 Tahun 2014 : Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi dengan Lampiran
72. No. 139 Tahun 2014 : Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi dengan Lampiran
73. No. 112 Tahun 2014 : Pedoman Pengusulan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
74. No. 97 Tahun 2014 : Pedoman Teknis Penetapan Tarif Biaya Pendidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
75. No. 96 Tahun 2014 : Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi
76. No. 95 Tahun 2014 : Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
77. No. 93 Tahun 2014 : Tata Cara Penetapan Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dengan Lampiran
78. No. 92 Tahun 2014 : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen dengan Lampiran
79. No. 90 Tahun 2014 : Standar Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur Pada Kursus dan Pelatihan
80. No. 88 Tahun 2014 : Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
81. No. 87 Tahun 2014 : Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
82. No. 85 Tahun 2014 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
83. No. 83 Tahun 2014 : Pedoman Pemberian Penghargaan di Bidang Kebudayaan dengan Lampiran
84. No. 81 Tahun 2014 : Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
85. No. 77 Tahun 2014 : Pedoman Pengusulan dan Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
86. No. 73 Tahun 2014 : Perubahan Atas Permendikbud No. 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbud
87. No. 67 Tahun 2014 : Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Prestasi Kerja PNS di Lingkungan Kemdikbud
88. No. 52 Tahun 2014 : Pedoman Pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan
89. No. 50 Tahun 2014 : Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
90. No. 49 Tahun 2014 : Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan Lampiran
91. No. 46 Tahun 2014 : Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus Pada Pendidikan Tinggi
92. No. 35 Tahun 2014 : Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
93. No. 33 Tahun 2014 : Perubahan Atas Permendikbud No. 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Permendikbud No. 37 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
94. No. 31 Tahun 2014 : Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia
95. No. 30 Tahun 2014 : Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter atau Dokter Gigi
96. No. 18 Tahun 2014 : Pedoman Penyelesaian Kerugian Negara di Lingkungan Kemendikbud
97. No. 17 Tahun 2014 : Pendirian Perguruan Tinggi Negeri
98. No. 14 Tahun 2014 : Kerja Sama Perguruan Tinggi (membatalkan Permendikbud no.26 Tahun 2007)
99. No. 11 Tahun 2014 : Pengesahan Fotokopi Ijazah, Fotokopi Sertifikat Profesi, Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi, dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Sertifikat Profesi Lulusan Perguruan Tinggi


KETENAGAKERJAAN

  1. PP No. 44 Tahun 2015 : Tentang Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja
  2. PP No. 45 Tahun 2015 : Tentang Jaminan Pensiun
  3. PP No. 60 Tahun 2015 : Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 46/2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua
  4. perpemaker No. 19 Tahun 2015 : Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayarann Manfaat Jaminan Hari Tua
STIKes Binawan Wednesday the 24th.
Copyright 2012

©

BigCommerce Review